Search
Category
kolom
Friday, 01/08/2008 00:00 AM
Hak Kepemilikan Properti Bagi WN-setengah Asing

Mungkin Anda akan mengeryitkan dahi membaca judul di atas, siapa yang dimaksud Warga Negara setengah Asing? Jangan bingung dulu, yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai dwi kewarganegaraan atau berkewarga-negaraan ganda. Artinya selain berkewarga-negaraan Indonesia, yang bersangkutan juga mempunyai kewarganegaraan negara lain (asing).

Hal ini dapat terjadi karena adanya perkawinan campuran antara WNI dengan WNA, sehingga anak–anak mereka akan mempunyai kewarga-negaraan ganda. Sampai berumur 18 tahun barulah mereka diberi kesempatan memilih dengan masa tenggang waktu selama 3 tahun, apakah memilih sebagai WNI dengan melepas WNA-nya atau sebaliknya. Ketentuan tersebut merupakan keputusan yang bijak dari Pemerintah RI melalui Undang Undang no.12 tahun 2006, yang mengakomodasi keinginan orang tua agar status WNI anak hasil perkawinan campuran tidak hilang.

Ide tulisan ini bermula ketika saya dicecar pertanyaan, dalam suatu talk show tentang  properti dan hukum pertanahan yang diadakan oleh Keluarga Perkawinan Campur Melalui Tangan Ibu (KPC MELATI) dan Mrs. Eggi Holt selaku moderator.  Seakan-akan saya ini wakil pemerintah, mereka menjadukan penilaian bahwa hukum pertanahan kita kuno dan tidak adil. Selain kewalahan menjawab, saya sekaligus terkejut dengan kesiapan, semangat dan penguasaan mereka atas hukum, khususnya tentang kewarganegaraan dan pertanahan. Di atas meja peserta tergeletak setumpuk buku-buku hukum, mulai dari kumpulan aneka perundangan sampai buku karya Prof. Budi Harsono dan Prof. Arie Hutagalung. Tak heran, jika mereka kerap diundang sebagai pembicara dalam diskusi REI dan berbagai fakultas hukum.

Tulisan ini saya tampilkan dalam bentuk dialog dengan sedikit pengeditan, agar Anda juga bisa menilai bagaimana pemahaman dan kebutuhan mereka sebenarnya.

 

Mrs. Smith (asli Pekalongan, Jawa Tengah):

“Pak Erwin, kenapa sih pemerintah kita kalau bikin aturan setengah hati, tidak tuntas sekalian. Contohnya, Hak Pakai yang awalnya bermasa 10 tahun dan non-bankable, sekarang menjadi 20 tahun dan bankable seperti yang ada di UU Hak Tanggungan. Lalu, UU Penanaman Modal yang mengusulkan HGB 50 tahun kemudian ditolak oleh Mahkamah Konsitusi, karena tidak sesuai dengan UUPA. Ini bukti bahwa pemerintah sebenarnya menyadari ada yang tidak match dalam peraturan perundangan kita di bidang pertanahan, tidak komprehensif. Yang membuat UUPA, UU Hak Tanggungan dan UU Penanaman Modal kan pemerintah, kok tidak disinkronisasikan?”

 

Erwin Kallo:

“Begini, jujur diakui berdasarkan pengamatan saya dan fakta yang ada, pemerintah kita memang kurang terbiasa berkerja lintas sektoral, sehingga hasilnya tidak komprehensif, cenderung tambal sulam. Namun terlepas masalah tersebut, hak atas tanah di Indonesia bukanlah masalah hukum semata, tetapi masalah politik dan kebijakan pendiri bangsa ini di bidang sumber daya alam. Coba simak pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dikatakan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jelas maksudnya untuk rakyat Indonesia bukan rakyat asing. Hal ini kemudian dikonkritkan oleh UUPA yang menentukan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, bukan sekadar komoditi dagang. Artinya UUPA sebagai pengemban amanat UUD 1945 harus menjadi payung dan  rujukan bagi UU atau aturan lain yang mengatur tentang sumber daya alam. Bukannya malah dikebiri seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Hak Tanggungan, UU Penanaman Modal dan aturan lainnya”.

 

Mrs. George (asli Toraja, Sulawesi Selatan):

“Kami sih setuju dengan visi, misi dan substansi UUPA, namun kita juga kan harus realistis, jangan jadi bangsa aneh sendiri di pergaulan internasional. Karena di negara lain tidak serumit ini masalah kepemilikan propertinya. Kita maklum bahwa UUPA dibuat pada tahun 1960 dalam suasana eforia kemerdekaan dengan

nasionalisme yang tinggi, tapi ingat yang menjalankan UU itu adalah generasi sekarang dengan situasi terkini. Coba kita pikir apa urgensinya saat ini jenis-jenis hak dalam UUPA ada HM, HGB, HP dan HGU. HGB dan HP saja tak ada bedanya, tapi kami dan anak-anak tak bisa memiliki/beli tanah HGB, sedangkan developer semua menjual propertinya dengan tanah berstatus HGB.”

 

Erwin Kallo:

“Pertama, saya setuju bahwa UUPA perlu direvitalisasi daripada dikebiri terus. UUD 1945 saja bisa di-amandemen, dengan menyempurnakan aturan-aturan yang bersifat teknis yuridisnya, seperti jenis-jenis hak dan masa berlakunya. Tetapi substansi atau jiwa UUPA tetap kita pertahankan, karena itu merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Saya punya usul progresif, bagaimana jika jenis hak itu 2 saja. Pertama, Hak Milik yang tak terbatas masa berlakunya dan diperuntukkan kepada WNI atau setengah-WNI saja. Saya juga tak setuju jika Hak Milik dapat dimiliki oleh WNA, karena akan terjadi free fight competion. Bayangkan tanah di Indonesia masih ada yang berharga Rp5000/m2 bagaimana jika ada WNA punya  US$ 1 miliar, berapa kecamatan yang bisa dibelinya. Kedua, HGB yang terbatas masa berlakunya, sedangkan HP dan HGU dihapus saja.

Usulan penghapusan HP dan HGB, pertama mengingat pada awalnya jenis hak-hak itu dibuat agar supaya pemerintah dapat mengontrol peruntukan/tataguna tanah (land use & zoning). Saat ini alat untuk mengontrol sudah lebih lengkap, ada RUTR (Rencana Umum Tata Ruang), KRK (Rencana Keterangan Kota) dan  advis planning yang ditentukan oleh Pemda dan DPRD-nya. Dengan alat-alat kontrol itu semua, walaupun kita punya tanah berstatus Hak Milik kita tetap tak dapat membangun atau berbuat seenaknya. Harus ada IMB yang akan mengontrol peruntukan dan tataguna tanah tersebut. Kedua, mengingat saat ini belum ada perubahan aturan tersebut maka ibu-ibu dapat membeli properti dengan status tanah HGB dari developer, kemudian diubah menjadi HP, toh kedudukannya sudah sama. Nanti kalau mau dijual dapat diubah lagi menjadi HGB. Dulu memang, imej HGB lebih tinggi dari HP.

 

Mrs. George: “Tapi pak, itu kan untuk landed house, tak dapat dipakai untuk yang strata title apartment misalnya, karena tanahnya merupakan tanah bersama yang tak dapat dipecah, sedangkan developer mana berani bikin apartemen dengan tanah berstatus Hak Pakai. Jadi sosialisasi ini sebaiknya pada developer, bukan kepada kami, sebagai konsumen.

(Bersambung)

Publisher : Majalah Properti Indonesia & IndonesianEstate.com